(19 Oktober 2014)
 |
| PMKRI Cab. Padang & Mahasiswa Katolik Kota Padang |
Pada hari Minggu 19
Oktober 2014 pada pukul18.00 WIB bertempat di sekretariat, anggota PMKRI Cab. Padang "Sanctus Anselmus" beserta
Mahasiswa Katolik mengadakan bedah program nyata dari Jokowi dan Jusuf Kalla
terkait pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Program tersebut dibedah
secara point per point. Dari point pertama yang berisi peningkatan
profesionalisme PNS, tingkatkan gaji dan kesejahteraan TNI-POLRI selama 5
tahun, serta program remunerasi PNS dituntaskan di Tingkat Pemerintah Pusat dan
disebar luas ke daerah. Dari point pertama tersebut menuai berbagai macam sudut
pandang dari peserta diskusi,diantaranya gaji PNS diambil dari pajak sedangkan
pembayaran pajak di Negara kita tidak teratur jadi bagaimana menuntaskan
program remunerasi PNS di Tingkat Pemerintahan Pusat, sedangkan dalam mengelola
pajak dalam Negara sendiri masih belum berjalan secara teratur. Terkait juga
dengan point pertama dimana salah satunya menaikkan gaji dan kesejahteraan
TNI-POLRI merupakan salah satu program yang tidak efektif, dikarenakan melihat
situasi dan kondisi lingkungan sosial yang ada TNI-POLRI malah berada dalam
tingkat kesejahteraan yang cukup baik dalam klas-klas masyarakat, secara
konstitusi gaji mereka untuk pangkat terendah sebesar Rp 1.450.00,00, dan jika
program ini tetap berjalan akan mengakibatkan permasalahan anggaran
Negara, seperti yang kita tau, bahwa salah satu permasalahan yang cukup penting
dalam Negara Indonesia adalah mengenai anggaran, ketika gaji TNI-POLRI
dinaikkan, dan memakan banyak anggaran, yang tersisa anggaran untuk pembangunan
berapa ?
Juga terkait profesionalisme
PNS, saudara Firmauli Sihaloho mengharapkan, guru yang merupakan salah satu
elemen PNS seharusnya juga bersikap professional terhadap sertifikasi yang
diberikan, sertifikasi boleh dilakukan tetapi para PNS disini yang dimaksud
adalah guru tidak menyalahgunakan sertifikasi yang mereka
miliki. Seharusnya, sertifikasi tersebut digunakan untuk menunjang kualitas
pendidik dalam menghadapi perkembangan IPTEK dan menyesuaikan dengan proses
belajar mengajar.
Point ke dua, yang berisi
menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dan desa yang dimana tiap-tiap desa
diberikan dana sebesar 1,4 miliar dan perangkat desa dijadikan PNS secara
bertahap. Terkait program yang kedua, Saudari Safrida Malau mengatakan,bahwa
dengan adanya program ini dan direlevansikan terhadap kondisi provinsi Sumatra
Barat yang menolak adanya UU Desa, sangat tidak mendukung, terutama kota Padang
sendiri. Di dalam UU Desa yang sebelumnya juga sudah didiskusikan oleh anggota
PMKRI, mengatur tentang bantuan anggaran dana yang diberikan kepada tiap-tiap
desa yang diatur langsung oleh pemerintahan pusat bukan didistribusikan melalui
pemerintahan daerah, dan ditambah juga sikap pemprov Sumbar yang menolak, dan
terkait juga program nyata dari ayahanda kita Jokowi, bagaimana bentuk
perkembangan desa-desa yang ada di Sumbar bisa sesuai dengan tujuan yang
diharapkan? Dan Saudari Safrida Malau menambahkan, bahwa jika memang program
ini dijalankan dan disesuaikan dengan UU Desa sebaiknya, pengakumulasian dana
benar-benar diselidiki dan dikawal secara intensif, agar dana yang sudah ada
tidak disalahgunakan.
Diskusi mengenai bedah program nyata
Jokowi dan Jusuf Kalla mengalami hambatan dikarekan waktu dan juga kondisi
mahasiswa katolik yang banyak berhalangan untuk melanjutkan,j adi pembedahan
secara point-point tidak dilanjutkan, dan langsung kepada harapan sebenarnya dan
kritik terhadap Jokowi. Saudari Dinda (yang berkuliah di UNES ) menyampaikan
bahwa pada program kedelapan dengan yang isinya meningkatkan kesejahteraan
guru-guru pesantren, bagaimana dengan kita yang Katolik ? Berarti dari program
ini lebih mendiskreditkan kita sebagai agama yang minoritas, seharusnya program
tidak hanya mensejahterakan guru-guru pesantren, tetapi juga untuk sekolah
swasta lainnya terkhusus sekolah-sekolah Katolik.
Terkait program nyata Jokowi dan Jusuf
Kalla sebanyak sembilan buah, Saudara Gregorius (yang berkuliah di UNP )
mengatakan bahwa untuk menaikkan gaji TNI-POLRI tidak penting terkait point
pertama, dan di point kedua saudara Gregorius mengatakan bahwa kalau
mensejahterakan desa dan mengalokasi dana di desa,saya setuju,tetapi alangkah
lebih baiknya per-kecamatan, Point ketiga sebaiknya dihapus karena bisa merusak
kawasan hutan lindung jika dilakukan pembukaan lahan sebanyak 1 juta hektra di
luar pulau Jawa, dan juga saudara Gregorius mengatakan bahwa pada point ke enam
dengan menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan
kerja, itu terlalu mengada-ada, dikarenakan salah satunya kondisi kerja Indonesia
saat ini yang sangat sarat dengan peluang lapangan kerja.
Saudara
Paulus ( Anggota PMKRI ) menambahkan bahwa dia setuju terdahap program
Jokowi-Jusuf Kalla, terutama pada point 4, 5, 6 dan salah satu alasan juga karena
pada Tahun 2015 Indonesia akan masuk pasar ASEAN, dan program tersebut mendukung
untuk mewujudkan Indonesia dapat bersaing di pasar Asean. Saudari Elisa Ginting
( UNP ) mengkritik point 7 yang salah satu isinya layanan kesehatan
gratis, disediakan rawat inap, untuk apa itu dilakukan tetapi obat-obatan yang
merupakan aspek paling penting tidak dilengkapi dengan baik, harapan saya
program yang ada dari Jokowi-Jusuf Kalla harus berkaitan antara kerja yang satu
dengan yang lain.
Dari Sembilan program nyata
Jokowi-Jusuf Kalla mencakup segala permasalahan penting Negara Indonesia ini dari
berbagai macam aspek, salah satunya yang ditekankan adalah pendidikan, yang
dimana program tersebut memiliki 3 point terkait pendidikan. Sudah seharusnya
kita sebagai warga Negara yang berdaulat mengawal proses dan kinerja dari
Jokowi-Jusuf Kalla yang pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti resmi menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, agar terwujudnya Indonesia yang benar-benar
demokrasi, dan politik yang berbasis rakyat.
HIDUP MAHASISWA !!
(BGK)
Tags
PGK