Minggu, 26 Oktober 2014

PROGRAM NYATA JOKOWI DAN JUSUF KALLA


(19 Oktober 2014)


PMKRI Cab. Padang & Mahasiswa Katolik Kota Padang
            Pada hari Minggu 19 Oktober 2014 pada pukul18.00 WIB bertempat di sekretariat, anggota PMKRI Cab. Padang "Sanctus Anselmus" beserta Mahasiswa Katolik mengadakan bedah program nyata dari Jokowi dan Jusuf Kalla terkait pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Program tersebut dibedah secara point per point. Dari point pertama yang berisi peningkatan profesionalisme PNS, tingkatkan gaji dan kesejahteraan TNI-POLRI selama 5 tahun, serta program remunerasi PNS dituntaskan di Tingkat Pemerintah Pusat dan disebar luas ke daerah. Dari point pertama tersebut menuai berbagai macam sudut pandang dari peserta diskusi,diantaranya gaji PNS diambil dari pajak sedangkan pembayaran pajak di Negara kita tidak teratur jadi bagaimana menuntaskan program remunerasi PNS di Tingkat Pemerintahan Pusat, sedangkan dalam mengelola pajak dalam Negara sendiri masih belum berjalan secara teratur. Terkait juga dengan point pertama dimana salah satunya menaikkan gaji dan kesejahteraan TNI-POLRI merupakan salah satu program yang tidak efektif, dikarenakan melihat situasi dan kondisi lingkungan sosial yang ada TNI-POLRI malah berada dalam tingkat kesejahteraan yang cukup baik dalam klas-klas masyarakat, secara konstitusi gaji mereka untuk pangkat terendah sebesar Rp 1.450.00,00, dan jika program ini tetap berjalan akan mengakibatkan permasalahan anggaran Negara, seperti yang kita tau, bahwa salah satu permasalahan yang cukup penting dalam Negara Indonesia adalah mengenai anggaran, ketika gaji TNI-POLRI dinaikkan, dan memakan banyak anggaran, yang tersisa anggaran untuk pembangunan berapa ?
          Juga terkait profesionalisme PNS, saudara Firmauli Sihaloho mengharapkan, guru yang merupakan salah satu elemen PNS seharusnya juga bersikap professional terhadap sertifikasi yang diberikan, sertifikasi boleh dilakukan tetapi para PNS disini yang dimaksud adalah guru tidak menyalahgunakan sertifikasi yang mereka miliki. Seharusnya, sertifikasi tersebut digunakan untuk menunjang kualitas pendidik dalam menghadapi perkembangan IPTEK dan menyesuaikan dengan proses belajar mengajar.
          Point ke dua, yang berisi menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dan desa yang dimana tiap-tiap desa diberikan dana sebesar 1,4 miliar dan perangkat desa dijadikan PNS secara bertahap. Terkait program yang kedua, Saudari Safrida Malau mengatakan,bahwa dengan adanya program ini dan direlevansikan terhadap kondisi provinsi Sumatra Barat yang menolak adanya UU Desa, sangat tidak mendukung, terutama kota Padang sendiri. Di dalam UU Desa yang sebelumnya juga sudah didiskusikan oleh anggota PMKRI, mengatur tentang bantuan anggaran dana yang diberikan kepada tiap-tiap desa yang diatur langsung oleh pemerintahan pusat bukan didistribusikan melalui pemerintahan daerah, dan ditambah juga sikap pemprov Sumbar yang menolak, dan terkait juga program nyata dari ayahanda kita Jokowi, bagaimana bentuk perkembangan desa-desa yang ada di Sumbar bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Dan Saudari Safrida Malau menambahkan, bahwa jika memang program ini dijalankan dan disesuaikan dengan UU Desa sebaiknya, pengakumulasian dana benar-benar diselidiki dan dikawal secara intensif, agar dana yang sudah ada tidak disalahgunakan.

          Diskusi mengenai bedah program nyata Jokowi dan Jusuf Kalla mengalami hambatan dikarekan waktu dan juga kondisi mahasiswa katolik yang banyak berhalangan untuk melanjutkan,j adi pembedahan secara point-point tidak dilanjutkan, dan langsung kepada harapan sebenarnya dan kritik terhadap Jokowi. Saudari Dinda (yang berkuliah di UNES ) menyampaikan bahwa pada program kedelapan dengan yang isinya meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren, bagaimana dengan kita yang Katolik ? Berarti dari program ini lebih mendiskreditkan kita sebagai agama yang minoritas, seharusnya program tidak hanya mensejahterakan guru-guru pesantren, tetapi juga untuk sekolah swasta lainnya terkhusus sekolah-sekolah Katolik.
          Terkait program nyata Jokowi dan Jusuf Kalla sebanyak sembilan buah, Saudara Gregorius (yang berkuliah di UNP ) mengatakan bahwa untuk menaikkan gaji TNI-POLRI tidak penting terkait point pertama, dan di point kedua saudara Gregorius mengatakan bahwa kalau mensejahterakan desa dan mengalokasi dana di desa,saya setuju,tetapi alangkah lebih baiknya per-kecamatan, Point ketiga sebaiknya dihapus karena bisa merusak kawasan hutan lindung jika dilakukan pembukaan lahan sebanyak 1 juta hektra di luar pulau Jawa, dan juga saudara Gregorius mengatakan bahwa pada point ke enam dengan menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja, itu terlalu mengada-ada, dikarenakan salah satunya kondisi kerja Indonesia saat ini yang sangat sarat dengan peluang lapangan kerja.
     Saudara Paulus ( Anggota PMKRI ) menambahkan bahwa dia setuju terdahap program Jokowi-Jusuf Kalla, terutama pada point 4, 5, 6 dan salah satu alasan juga karena pada Tahun 2015 Indonesia akan masuk pasar ASEAN, dan program tersebut mendukung untuk mewujudkan Indonesia dapat bersaing di pasar Asean. Saudari Elisa Ginting ( UNP ) mengkritik point 7 yang salah satu isinya layanan kesehatan gratis, disediakan rawat inap, untuk apa itu dilakukan tetapi obat-obatan yang merupakan aspek paling penting tidak dilengkapi dengan baik, harapan saya program yang ada dari Jokowi-Jusuf Kalla harus berkaitan antara kerja yang satu dengan yang lain.
          Dari Sembilan program nyata Jokowi-Jusuf Kalla mencakup segala permasalahan penting Negara Indonesia ini dari berbagai macam aspek, salah satunya yang ditekankan adalah pendidikan, yang dimana program tersebut memiliki 3 point terkait pendidikan. Sudah seharusnya kita sebagai warga Negara yang berdaulat mengawal proses dan kinerja dari Jokowi-Jusuf Kalla yang pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden, agar terwujudnya Indonesia yang benar-benar demokrasi, dan politik yang berbasis rakyat. 
HIDUP MAHASISWA !! 
(BGK)


Kamis, 09 Oktober 2014

SEJARAH SINGKAT PMKRI CABANG PADANG “SANCTUS ANSELMUS”


PENDAHULUAN
            Dalam melukiskan sejarah berdiri dan perkembangan PMKRI Cabang Padang perlu kita bagi atas 3 bagian:
1.      Tahun 1957 – 1958                       : masa persiapan
2.      Tahun 1958 – 1962                       : masa kevakuman
3.      Tahun 1963 – sekarang     : masa kestabilan
I. Masa Persiapan (1957 – 1958)
            Sekitar tahun 1957, dunia perguruan tinggi di Sumatera Tengah mulai berkembang. Di daerah ini telah terdapat beberapa perguruan tinggi seperti: Fak. Ekonomi dan Fak. Hukum di Padang, Fak. Kedokteran dan FIPIA di Bukittinggi, Fak. Pertanian dan Perguruan Tinggi Pendidikan di Batusangkar.
            Waktu itu telah ada beberapa mahasiswa Katolik yang kuliah di berbagai perguruan tinggi tersebut. Guna untuk menyalurkan aspirasi dan membantu meningkatkan kecerdasan mahasiswa yang berasalkan agama Katolik yang kelak berguna bagi negara maka dirasa perlu untuk mendirikan “Perhimpunan Mahasiswa Katolik”. Sebagai realisasi dari maksud ini, diadakan pembicaraan – pembicaraan informal di antara mahasiswa Katolik di Padang yang berada di lingkungan Universitas Andalas yang disponsori oleh Sdr. Liem Swam Hong dan Sdr. Ong Sien Heng.  Kemudian awal Juli 1957 dilanjutkan korespondensi oleh Sdr. Liem dengan pengurus pusat PMKRI yang berkedudukan di Surabaya untuk menerima syarat – syarat (keterangan) berdirinya cabang PMKRI di Padang. Kemudian Sdr. Liem bertemu dengan Sdr. Tjoa Yu Tek dan berjanji akan kembali ke Padang bulan Oktober dan akan menetap  dan berstudi di Padang.
            Disebabkan waktu yang sempit, sedangkan syarat untuk mendirikan Cabang PMKRI diperlukan izin wali gereja setempat dan jumlah anggota minimal 20 orang (2/3 harus beragama Katolik) serta mendesaknya mahasiswa yang telah mulai kuliah  maka untuk menjaga agar mahasiswa Katolik jangan sampai memasuki organisasi-organisasi non-Katolik, pengurus pusat PMKRI menyarankan supaya secepat mungkin dibentuk “Perhimpunan Mahasiswa Katolik” berdiri dengan sebagai persiapan untuk berdirinya cabang PMKRI di Padang. Nanti setelah Perhimpunan Mahasiswa Katolik berdiri dengan persyaratan – persyaratan yang telah dipenuhi maka akan lebih mudah berubah menjadi cabang Padang.
Bulan Oktober 1957 Sdr. Tjoa Yu Tek kembali ke Padang, maka langsung dibentuk “Panitia Perhimpunan Mahasiswa Katolik” yang terdiri dari Sdr. Liem Swan Hong, Sdr. Ong Sien Heng, dan Sdr. Tjoa Yu Tek.
            Tanggal 6 Oktober 1957, bertempat di ruang SMA Don Bosco jam 16.00 diadakan rapat pembentukan “Perhimpunan Mahasiswa Katolik” yang dihadiri 17 orang (4 orang diantaranya Islam). Dalam rapat tersebut banyak diminta saran – saran dari Frater Servaas tentang pembentukannya. Tepat jam 19.00 WSU dengan resmi berdiri ”Perhimpunan Mahasiswa Katolik” dan sebagai nama pelindung “Sanctus Anselmus” (Uskup Agung Canterburry). Untuk sementara diberi nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Sanctus Anselmus (PMK St. Anselmus).
Susunan Badan Pengurus I St. Anselmus, yaitu:
Praeses                        : Tjoa Yu Tek
Vice Praeses    : Liem Swan Hong
Ab Actis          : Ong Sien Hong
Questor                       : Ang Ie Siong
Asseror                        : Ali Sabar
            Dalam waktu 10 hari saja sejumlah anggota PMK St. Anselmus telah menjdai 2 kali lipat yaiu 35 orang (25 orang beragama Katolik dan 10 orang beragama non-Katolik tapi menyetujui asas Katolik). Setelah memenuhi syarat tentang jumlah anggota dan izin wali gereja, maka pada tanggal 18 Oktober 1957 PMK St. Anselmus mengajukan surat kepada Pengurus Pusat PMKRI untuk meminta pengesahan sebagai cabang PMKRI Sumatera Tengah. Dasar dari PMk St. Anselmus meminta sebagai cabang Sumatera Tengah karena anggotanya terpencar di berbagai daerah. Juga disebutkan ancar – ancar tanggal 17 November dan pada hari itu juga diadakan misa pelantikan, sedangkan pada tanggal 23 November akan diadakan resepsi perkenalan dengan masyarakat.
            Tanggal 17 November 1957, dengan surat Pengurus Pusat PMKRI No. 263/PT/1957 PMK St. Anselmus secara sah diangkat menjadi “Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ” Cabang Padang St. Anselmus sebagai cabang ke VII (keenam cabang yang telah berdiri: Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Makasar).

II. Masa Kevakuman (1958 – 1962)
            Hanya beberapa bulan setelah kelahiran PMKRI Cabang Padang di Sumatera Tengah, terjadi pergolakan PRRI. Waktu itu keadaan sangat gawat dan kacau sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan aktivitas ke dalam dan ke luar. Selama itu pulalah terjadi kevakuman di dalam tubuh PMKRI Cabang Padang.



ARTI LAMBANG DAN WARNA

Arti Lambang


Landasan Segi Lima :
menunjukkan bahwa dasar perjuangan PMKRI adalah Pancasila.

Salib yang berwujud buku dan tangkai obor :
melambangkan PMKRI sebagai pengikut Kristus harus mengamalkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah untuk menembus segala macam ketidakberesan serta mengamalkan ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh.

Obor dan Lima Lidah Api :
1.      Lima Lidah Api            : PMKRI melaksanakan Pancasila secara satu kesatuan.
2.      Obor Keseluruhan       : PMKRI adalah penuntun dalam kegelapan.

Tujuh Belas Benih Padi :
melambangkan bahwa warga PMKRI sebagai anak rakyat, tahu akan arti revolusi 17 Agustus 1945 dan pembela revolusi 17 Agustus 1945.

Arti Warna
Merah :
melambangkan bahwa dalam perjuangannya, PMKRI harus berani untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan berani menentukan sikap secara tegas serta konsekuen.
Kuning :
melambangkan suatu kegairahan dan kemurnian yang harus dimiliki dan dijiwai oleh setiap warga PMKRI untuk selalu beramal, berbakti, dan belajar dengan kesucian dengan pelaksanaannya.
Putih   :
menunjukkan bahwa PMKRI berjuang, beramal, dan berbakti dengan tanpa pamrih di setiap waktu dan tempat.