Menggali Sejarah Perjalanan Panjang Demokrasi dan Pemilu Indonesia

Sejarah Perjalanan Panjang Demokrasi dan Pemilu Indonesia.Ilustrasi. 

Sumber Gbr. Pinterest.com. 

Politik Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang, terbentang dari periode awal kemerdekaan hingga zaman kontemporer. Saat ini, ketika tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden bersaing untuk mendapatkan suara mayoritas penduduk, pandangan kita terhadap proses demokrasi serta perubahan dalam dinamika politik menjadi semakin signifikan.

Dinamika politik ini bukan hal baru. Pasang surut situasi politik dan pemerintahan telah ada jauh sebelum generasi Gen Z dan milenial lahir. Generasi Indonesia kini memiliki peran penting dalam arah masa depan negara.

Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Keputusan ini mencerminkan demokrasi ala Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat. Namun, sejumlah kegentingan terjadi setelahnya.

Pertama, ketidaksepakatan antara Soekarno dan Hatta terkait penerapan partai tunggal. Gagasan ini tidak terwujud, menandakan gagasan demokrasi sebagai antitesis dari dunia kolonial yang anti demokrasi.

Kedua, agresi militer Belanda dan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar. Meski Belanda menginginkan pembagian kekuasaan, Republik Indonesia Serikat hanya bertahan satu tahun.

Situasi pemerintahan tak kunjung membaik. Bahkan, Angkatan Bersenjata pada Oktober 1952 menuntut pembubaran parlemen dan pemilu, meskipun militer dilarang terlibat dalam politik.

Pemilu akhirnya digelar pada 1955, mewakili beragam ideologi dan kebinekaan bangsa. Hasilnya, partai Soekarno mendominasi kursi di DPR, menandai semangat demokrasi kuat di Indonesia.

Namun, setelahnya, konflik dalam menjalankan pemerintahan tak terhindarkan. Pergantian kabinet terjadi, dan pada 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri karena Badan Konstituante tidak menyelasaikan undang-undang baru.

Situasi politik terus berubah. Pada 1961, penyederhanaan partai dilakukan oleh Soekarno untuk memudahkan ideologi dalam tatanan pemerintahan. Militer dan pemerintah menjalin hubungan harmonis, namun partai-partai juga berperan sebagai wadah aspirasi politik.

Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Meski mendapat peringkat keempat pada Pemilu 1955, PKI tetap aktif sebagai kendaraan aspirasi rakyat.

Pada Mei 1963, seorang calon wakil presiden menantang proses pemilihan secara voting, namun kalah. Kejadian ini mencerminkan dinamika politik pada masa itu.

Pada akhirnya, 1998 menjadi titik akhir Orde Baru, memasuki era reformasi. Pemilu kembali melibatkan banyak partai dengan tuntutan demokrasi yang kuat dari masyarakat.

Tentu, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari sejarah politik Indonesia, terutama dalam memperkaya nilai-nilai demokrasi dan memahami peran serta generasi dalam arah masa depan negara.